Header Ads

ad 1

Vanuatu mencari dukungan untuk West Papua

CONTENTIOUS ISSUE: P.N.G. Foreign Minister Rimbink Pato at yesterday's Forum Foreign Ministers conference. (Photo: Misiona Simo/Samoa Observer)
PacePapushare - Vanuatu telah meminta negara-negara anggota Pacific Islands Forum (P.I.F.) untuk mendukung resolusi ke Majelis Umum PBB tahun depan untuk memberikan penentuan nasib sendiri West Papua.

Nasib penduduk pribumi di provinsi gelisah Indonesia terus disorot di panggung internasional oleh pemerintah Vanuatu, meskipun direktur umum Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG) Amena Yauvoli menyatakan baru-baru ini bahwa masalah ini tidak dapat diajukan di Port Vila berbasis pengelompokan sub-regional.

Masalah West Papua diajukan oleh Vanuatu sebagai bagian dari agendanya, yang berlangsung sebelum Forum Officials Committee (F.O.C.) dalam Sesi Pra-Forumnya di Apia, Samoa dari 7-8 Agustus.

Menurut panitia, Vanuatu telah meminta dukungan negara-negara anggota untuk resolusi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2019.

Tercantum di bawah 'hal-hal lain' dari agenda 9 (b), komite menyatakan bahwa: “Dianggap permintaan Vanuatu untuk dukungan dari Anggota pada rancangan resolusi ke Majelis Umum PBB ('Realisasi hak penentuan nasib sendiri orang Papua yang bekas jajahan Belanda New Guinea (West New Guinea) '). Mengingat posisi pemimpin saat ini mengenai Papua (West Papua), Komite mencatat niat Vanuatu untuk membawa resolusi ke depan di UNGA pada 2019. ”

Hasil dari konferensi dua hari dari F.O.C. dimasukkan ke konferensi Forum Menteri Luar Negeri di Apia kemarin, yang kemudian menggunakannya untuk menentukan agenda untuk Forum Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum) bulan depan di Nauru. Tidak ada referensi ke West Papua dalam dokumen hasil yang didistribusikan ke media, setelah konferensi pers yang diadakan.

Namun, pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Luar Negeri Forum kemarin memang mengacu pada Deklarasi Biketawa Plus, di mana pertemuan menteri luar negeri Apia menyetujui sebuah rancangan rekomendasi untuk mengatasi 'masalah keamanan yang muncul' yang akan diajukan kepada para pemimpin di Nauru. .

Wilayah ini terus terbagi atas masalah West Papaua, dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini (P.N.G.) Rimbink Pato, bulan lalu dilaporkan meyakinkan pemerintah Indonesia dalam sebuah pertemuan di Jakarta bahwa P.N.G. mendukung kontrol Indonesia terhadap West Papua [Sobserver/PS]

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh enjoynz. Diberdayakan oleh Blogger.