Header Ads

ad 1

RI Tolak PM Solomon Justru Percepat Papua Merdeka

Pdt Socratez Sofyan Yoman (kiri) dan Pdt Karel Phil Erari setelah konferensi pers, Senin (15/12) di Gedung Oikoumene PGI, Jl Salemba no 10, Jakarta Pusat. (Foto: Bayu Probo)
PacePapushare - Tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, menilai penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat justru dapat mempercepat Papua Merdeka.

“Kalau Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak, untuk apa Indonesia menjadi anggota MSG? Dengan alasan-alasan seperti ini Indonesia semakin memberikan legitimasi dan kekuatan lobby-lobby ULMWP di dunia Internasional. Akibatnya, Indonesia sendiri mempercepat Papua Merdeka,” kata Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).

Ketua  Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu juga menilai, bahwa “memang sangat berat dan rumit bagi pemerintah Indonesia menghadapi masalah Papua.”

Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan awal kemenangan bagi Pemerintah Indonesia. “Tapi sayang, pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dalam UU Otsus itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan kenyataannya Otsus telah gagal total.”
Untuk memperbaiki itu, kata Socratez, pemerintah provinsi Papua sudah mengajukan Otsus Plus tapi itu juga ditolak pemerintah.
“Permintaan untuk smelter dibangun di Papua juga tidak digubris Jakarta. Lebih parah lagi penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014, yang dilakukan aparat keamanan tidak ditangkap dan diadili pelakunya.”
Lebih lanjut, Socratez yang berada di Jayapura, menilai lebih fatal lagi bagi pemerintah Indonesia yang menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Island Forum (PIF) ke Papua dan menolak menerima kunjungan ketua MSG PM Salomon Islands untuk pertemuan dengan Indonesia sebagai anggota MSG.
“Pemerintah Indonesia jangan persalahkan rakyat Papua tapi introspeksi diri baik-baik demi kebaikan Indonesia,” katanya.
Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon
Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua MSG di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.
"Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta," kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).
“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”
Tapi Sogavare mengatakan: "presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat."
Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.
"Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat," kata Sogavare.

Penulis : Melki Pangaribuan
Editor : Eben E. Siadari
Sumber : satuharapan.com

5 komentar:

  1. Semoga Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dapat mensejahterakan rakyat Melanesian Spearhead di kepulauan solomon terlebih dahulu sebelum bersikukuh merubah kesejahteraan rakyat Melanesian Spearhead di papua indonesia.

    Sejak tahun 2000 Pemerintah Kepulauan Solomon telah menjadi semakin bangkrut. Telah habis kapasitas pinjaman tersebut; pada tahun 2001 defisit mencapai 8% dari PDB. Hal ini tidak dapat memenuhi dua mingguan gaji dan telah menjadi luar biasa tergantung pada dana dari rekening bantuan asing, yang menyediakan sekitar 50% dari pengeluaran pemerintah pada tahun 2001. donor bantuan Principal adalah Australia $ 247 Juta per tahun (2006) , Selandia Baru $ 14 Juta per tahun (2004) , yang Uni Eropa , Jepang $ 40 Juta per tahun (2005) , dan Republik China (Taiwan) setidaknya $ 20 juta per tahun

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mereka dari Pasifik: Melanesia, Polinesia dan Mikronesia melihat Papua dari sisi Genoside oleh Indonesia, bukan soal ekonomi dan esejahteraan yang anda maksud.

      Hapus
  2. Sergant Jose Pinhero da Silda28 September, 2016
    Silahkan mencuri SDA Yg ada diwest papua,Karena nenek moyan kau adalah pencuri tpii jgn kau habisi nyawa rumpun/ras melanesia dan hukum manapun tdk dbenarkan hal sperti itu.Mereka bersuara kpd org2 tertindas krn mereka adalah manusia2 beradap menjunjung HAM Internasional

    BalasHapus
  3. aneh,negara mini, miskin, tapi bisa bisanya intervensi neara lain,konyol.

    BalasHapus

Gambar tema oleh enjoynz. Diberdayakan oleh Blogger.