Header Ads

ad 1

DPRI: Isu Referendum Gencang di Pasifik Melanesia dan Markas MSG

Free West Papua Campaign from Sydney
PacePapushare DPRI lagi bahas isu Papua Merdeka di luar Negeri, ini isu referendum gencang di pasifik melanesia dan markas MSG.

Saat ini mereka pertemuan tertutup membahas isu Papua di luar negeri gencang hal ini jangan anggap reme sebab tidak di atasi baik maka intervensi Asing untuk Papua dalam waktu dekat akan tiba! Lalu bisa akan terjadi seperti Timur Leste, Pemerintah jangan anggap Isu sepele di MSG tetapi Pemerintah serius melihat persoalan untuk Papua.

Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPRI, masalah Papua saat ini bukan urusan Nasional tapi urusan Internasional untuk Papua, pahami baik. Jangankan itu orang Papua minta pembangunan minta uang sekarang yang kita lihat uang banyak miliaran triliunan ke Papua mereka disana tidak minta itu saya pikir ya?

Saya pikir benar minta merdeka! Soal Uang Banyak ini yang nikmati bukan rakyat Papua tetapi TNI dan Polri bersama pejabat Papua! hal ini jelas maka jangan kita cari yang tidak ada menjadi ada tapi kita mulai negosiasi dengan pihak Gereja! pemerintah jangankan harap mereka penipu karena mereka tidak ada di tempat tugas ya.....!!!! (PS)

3 komentar:

  1. KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN RESOLUSI PBB NO. 448

    Ditulis oleh John Anari (Kutipan)

    Tahukah Anda bahwa Perjanjian KMB itu disahkan melalui Resolusi PBB No. 448?

    Perjanjian Konferensi eja Bundar (KMB) ditanda-tangani tanggal 29 Desember 1949 di Den Haag, Belanda antara Indonesia dan Belanda. Klaim Indonesia mengenai Netherlands New Guinea (Papua Barat) menyebabkan Belanda marah dan hampir saja tidak menyerahkan Kedaulatan Netherlands Indies (Indonesia) maka Ketua Delegasi Netherlands Indies Drs. Mohamad Hatta mengatakan bahwa:

    BIARLAH ORANG-ORANG NETHERLANDS NEW GUINEA menentukan nasibnya sendiri KARENA MEREKA BUKAN ras melayu
    Akhirnya Kedaulatan Indonesia diserahkan dengan keputusan bahwa satu tahun kemudian kita akan berkonsultasi lagi soal Status Netherlands New Guinea tetapi belum satu tahun Netherlands Indies yang diakui di KMB sebagai Negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) mengeluarkan Undang Undang Tahun 1950 menolak hasil KMB dengan mengubah Negara Federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini secara hukum bahwa Belanda menganggap bahwa Indonesia sudah tidak mau berunding lagi maka Status Netherlands New Guinea menjadi Hak Mutlak Provinsi Pemerintah Belanda.

    BalasHapus
  2. sudah saatnya dan sudah pasti Papua akan Ucapkan Selamat tinggal Kepada NKRI Dan akan tiba pada waktu Tuhan.
    syalom Tuhan yesus memberkati.

    BalasHapus
  3. Pemerintah Indonesia memang seharusnya, memperhatikan masalah papua. jangan anggap masalah papua itu reme, sebab ada dalam pembukaan UUD 1945 telah menyatakan dengan jelas, oleh karena itu, perjuangan masyarakat PAPUA, sudah pasti dan jelas, karena telah terjadinya pelanggaran HAM di Papua. pelanggaran HAM itulah yang menjadi dasar bagi mereka, untuk menuntut kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat papua. mereka minta MERDEKA bukan minta Uang. mereka minta keadilan, bukan karena uang, mereka menuntut hak-hak mereka selayaknya dengan masyarakat indonesia yang lain. apa bila pemerintahan NKRI tidak menanganinya secara serius, maka kemerdekaan PAPUA sudah barang tentu, cepat atau lambat impiannya akan segera terwujud. terima kasih.

    BalasHapus

Gambar tema oleh enjoynz. Diberdayakan oleh Blogger.