Header Ads

ad 1

Presiden GIDI: Bagaima Dengan Pelaku Penembakan 11 Orang Warga Di Tolikara, Di Mana Keadilan Itu?

Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo bersama Pdt. Dora Balubun menggelar konfrensi pers di di Kantor Sinode GIDI Sentani, Jumat (13/11/2015) – Jubi/Abeth You
Sentani, Jubi – Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt. Dorman Wandikbo menegaskan, dalam sejumlah kasus di Pengadilan Negeri Jayapura belum pernah ketua-ketua sinode terdahulu maupun sekarang untuk maju bicara sampai ke pengadilan.
Hal itu dijelaskan Pdt. Dorman Wandikbo terkait Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menyidangkan dua pemuda asal Tolikara, Jundi Wanimbo dan Arianto Kogoya, Selasa (10/11/2015).
“Dua pemuda Tolikara telah disidang di pengadilan. Bagaimana dengan pelaku penembakan 11 orang warga Tolikara? Di mana keadilan? Kalau kami pimpinan empat gereja besar ( GIDI, Kingmi, GKI dan Baptis) ada di dalam bersama-sama di pengadilan itu berarti kasus ini serius yang betul-betul, bahwa kasus ini direkayasa oleh pihak tertentu. Itulah sebabnya kami ada di sana,” tegas Pdt. Dorman Wandikbo kepada wartwan di Kantor Sinode GIDI Sentani, Jumat (13/11/2015).
Dorman mengukit, Kitab Mazmur 2:2, 4 bahwa, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapi Nya. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. “Dua anak itu harus dibebaskan. Mereka dua tidak punya kesalahan. Saat sidang kemarin diperiksa sebagai pengeroyok, penghasut dan pengrusakan. Tapi, hakim tidak temukan hal itu. Lalu, kesalahan dua anak ini ada di mana,” ujarnya bertanya.
“Pengrusakan yang dilakukan adik dua (Jundi Wanimbo dan Arianto Kogoya) ini sungguh tidak ada. Ini aneh. Sampai hari ini tidak ada ada yang menemukan siapa yang  membakar. Terus mereka dua dikatakan adalah penghasut, bukan menghasut orang. Kalau penghasutan itu ajak orang untuk rusak atau bakar sesuatu. Mereka ini turun untuk bernegosiasi, karena sudah ada ada pengeras suara itu. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk melakukan pengeras suara itu. Jadi ini intinya di mana ada asap di situ ada api, juga sebaliknya. Dua orang ini istilahnya asap. Artinya adalah kenapa dua orang ini turun ke bawah, sampaikan kepada H. Ali dan bapak Kapolres, AKBP. Suroso dari tahun 2010 itu kita ada kesepakatan tidak boleh ada toa. Nah, waktu itu pak Bupati dan presiden GIDI bilang tidak boleh pakai toa, tapi sekarang ini kenapa tiba-tiba ada toa. Hanya sampaikan itu saja langsng konflik. Bukan turun serang,” katanya bercerita kronologi.
Sebenarnya dan terutama, lanjutnya, yang namanya pelaku konflik mestinya harus menanyakan kepada mantan Kapolres Tolikara, AKBP. Suroso yang menurut masyarakat jabatannya sudah dicopot tapi di sini (Polda) naik pangkat.
“Yang tahu masalah kasus Tolikara ini dia (Suroso). Kenapa tidak periksa dia. Orang muslim dan orang GIDI di Tolikara itu sudah hidup lama, sangat akrab. Mereka hidup rukun, bukan baru lagi. Pak haji itu umat GIDI panggil dia pendeta Islam. Dua puluh tahun mereka hidup sama-sama di sana. Sekarang bilang Mushola terbakar itu tidak ada Mushola, tapi ini rumahnya Haji Ali, karena dia sudah ada lama di sana. Jadi, dia minta masyarakat bagaimana saya rumah ini bisa bikin Mushola kah, dia diijinkan. Ini bukan bangunan Mushola, tapi ini rumah yang dijadikan Mushola. Kebaikan umat Muslim dan jemaat GIDI di Tolikara itu diperkosai oleh pihak ketiga. Ini harus telusuri baik. Pihak ketiga yang melakukan itu. Kenapa persoalan toa? Toa itu siapa yang pasang? Yang jelas Kapolres. Kenapa terjadi konflik dan massa turun lalu melakukan penembakan? Ini pelakunya TNI dan Polri,” terangnya.
Ia meminta kepada H. Sholle dan Ustad Ali agar segera ke Kejaksaan atau ke Pengadilan untuk mencabut pengaduan dari Polda Papua atas dua orang ini. Sebab, segala jerih payah telah dilakukan pihaknya demi pemulihan nama naik gereja dan bertoleransi kepada kehidupan umat beragama.
“Mereka minta bangun kembali Mushola, kita sudah bangun kok. Mereka minta bangun toko, kita sudah bangun itu. Mereka minta uang kita sudah kasih uang satu orang Rp. 30juta. Sekarang pertanyaannya, sebelas orang GIDI yang luka-luka itu siapa yang perhatikan? Siapa yang kasih uang? Orang Papua yang mati dibiarkan, pelakunya tidak diproses. Yang luka-luka juga tidak ada yang perhatikan. Ini intimidasi yang luar biasa. Orang Jakarta tekan pak Bupati Tolikara, harus bangun Mushola serta toko dan itu kita sudah laksanakan, siang malam kerja, kuras tenaga,” katanya.
“Maka, kasus Tolikara yang dibawah sampai ke Pengadilan oleh Polda Papua adalah kasus sampah yang dibuang begitu saja. Tidak punya dasar kesalahan yang jelas. Ini kita amankan mereka. Tapi tidak dihargai ini. Kenapa anak-anak GIDI melempar batu ke daun seng? Karena mereka lihat teman-teman berjatuhan karena tembakan peluru. Jadi, kasus Tolikara menjadi ukuran, di Papua kita mau aman atau tidak. Polda dan Jakarta jangan korek gereja, itu berbahaya,” tegas Wandikbo.
Ia menegaskan, orang Jakarta memandang kasus yang beda, Polda Papua melihat juga berbeda dan gereja pun memandang juga kasus yang berbeda. Jakarta memandang itu media foto ketika massa banyak, jadi seolah-olah bahwa banyaknya manusia ini serang ke umat muslim. Media kasih naik api besar menyalah, api besar itu bukan Musholanya tapi itu tempat juga bahan bakar minyak (BBM) terbakar itu yang menyalah tinggi. Ketika tempat jual BBM terbakar dianggap kebakaran yang luar biasa. Orang Papua melihat ini terjadi penyerangan dan penghasut. Kalau waktu itu umat GIDI serang muslim, sampai sekarang mana umat Muslim kenah luka dan meninggal?
Memperhatikan semua hal di atas, sekali lagi, pihaknya meminta negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, agar secara sungguh-sungguh menghormati kesepakatan damai yang telah dicapai antara pihak GIDI dan warga Muslim di Tolikara pada tanggal 23 dan 29 Juli 2015, melalui penghentian seluruh proses hukum terhadap warga GIDI dan membebaskan tanpa syarat dua orang pemuda asal Tolikara atas nama Jundi Wanimbo dan Arianto Kogoya. Mereka bukan pelaku, tetapi menjadi korban dari rekayayasa pihak tertentu yang menghendaki Papua terus berkonflik.
“Jika penegakan hukum dilakukan terhadap warga GIDI, maka kami mempertanyakan di mana keadilan yang sama yang ditegakkan oleh penegak hukum atas penembakan 11 orang warga Tolikara yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka! Padahal menurut pernyataan Kapolda Papua dalam rapat Muspida Provinsi Papua pada 21 Agustus 2015, pihaknya telah memeriksa 46 orang saksi, maka menurut kami, sebetulnya bukti-bukti untuk menentukan pelaku penembakan sudah cukup untuk diteruskan ke proses hukum,” katanya.
Pemuda Kingmi di Tanah Papua, Dominggus Pigai mengatakan, mengadili kedua pemuda itu sama saja dengan penghinaan dan intimiasi Polda Papua dan Pengadilan Negeri Jayapura terhadap gereja di Tanah Papua.
“Gereja sudah bereksis dan berdiri sejak tahun 1800 di atas tanah ini. Ini hal baru. Kita sudah damai. Tanggal 17 November 2015 nanti, kami minta supaya demi kebersamaan pihak Muslim harus turun dan pihak gereja juga kita sama-sama menuju ke Pengadilan Negeri, kita minta mereka (Polda dan Pengadilan) harus bebaskan kedua orang ini,” ujar Pigai.
Pdt. Dora Balubun menilai, pihaknya melihat ketidakadilan dari negara Indonesia terhadap orang asli Papua, khususnya kepada umat GIDI. “Terhadap gereja-gereja di Papua. Dan pembiaraan negara terhadap persoalan yang terjadi di Papua. Untuk kasua Tolikara itu, pak Luhut Pandjaitan mewakili Presiden RI Jokowi datang mereka menyatakan bahwa kasus ini harus dihentikan,” katanya.
“Kami pimpinan gereja nyatakan juga kita sudah aman, ini hanya miskomunikasi saja. Tapi, ternyata kasus ini terus berlanjut dan setelah berlanjut tidak sedikitpun negara melakukan. Negara terus membiarkan perpecahan agama-agama di Papua. Negara tidak pro kepada minoritas,” ujarnya.
Lanjut Pendeta Dora, gereja-gereja hari ini sedang menunggu keadilan dari negara. Selayaknya, negara yang harus mengadili terhadap pelaku yang menembak 11 orang itu. Kapolda dan Kapolri segera mengeluarkan pernyataan kepada pelaku yang menembak 11 orang di Tolikara yang pada akhirnya satu orang meninggal dunia itu. “Itu baru kami melihat adil,” singkatnya.
Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipius Biniluk dalam pertemuan dengan FKUB Provinsi Jawa Tengah, di Semarang (21/10/2015) menggelar seminar dengan tema ‘Tukar Pengalaman Dalam Mengelola Perbedaan’ menyampaikan, Papua berada dalam kondisi aman. Persoalan Tolikara aman. Di situ, dia menekankan rencana konferensi nasional FKUB untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif untuk masalah kerukunan di tanah air.
“Saat ini kita mengalami kasus intoleransi agama yang tampaknya menghancurkan imej dan citra negara kita yang dikenal sebagai negara demokratis yang toleran, seperti disampaikan pak Wapres RI, Yusuf Kalla di hadapan pemimpin dunia di Amerika Serikat beberapa waktu yang belum lama. Insiden Aceh Singkil yang terkini merupakan tantangan keragaman dan toleransi yang mesti diselesaikan secara tuntas,” kata Pdt. Lipius Biilik.
Ketua Nahdatul Ulama (NU) wilayah Papua, Toni Wanggai mengungkapkan, pihaknya klarifikasi tentang masalah Tolikara. Dalam klarifikasi yang merujuk pada laporan hasil turun lapangan FKUB ke Tolikara.
“Kami menyampaikan bahwa kerukunan telah tercipta 200 tahun antara Muslim dan Kristen. Tolikara bukan masalah konflik agama, hanya miskomunikasi. Sejauh ini sudah kami bangun kembali Masjid dan pengungsi telah diupayakan untuk bisa kembali mendapatkan dana atau modal untuk memulai bisnisnya,” ujar Toni Wanggai. (Abeth You)
Editor : dominggus
Sumber : tabloidjubi.com

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh enjoynz. Diberdayakan oleh Blogger.